.... jika politik sudah dianggap sebagai sebuah hitung dagang maka tidak akan mungkin pihak-pihak yang terlibat didalamnya akan memperhatikan nasib rakyatnya, karena yang terpikirkan pertama kali adalah bagaimana cara mengembalikan dan memperoleh keuntungan dari modal yang telah dikeluarkannya tersebut.
Kalimat tersebut di atas barangkali patut untuk direnungkan bersama, negeri ini yang sedang berada dalam euphoria kampanye pemilu sebenarnya telah lama terperangkap dalam kondisi politik “hitung dagang” dan sepertinya kondisi tersebut telah memberikan tingkat keuntungan yang lumayan, sehingga banyak pihak yang tertarik untuk ikut dalam bisnis politik tersebut. Banyak sekali partai di negeri ini bermunculan dan hampir semuanya meneriakkan visi dan misi yang klise untuk didengar.
Masa-masa kampanye (baik masa menjelang pemilu maupun masa sebelumnya) merupakan masa bagi politikus/partai politik mengeluarkan investasinya yang tidak sedikit hanya untuk menarik simpati rakyat dengan harapan mereka dapat meraih kursi di parlemen sebanyak-banyaknya. Selanjutnya dengan investasi yang telah dikeluarkannya tersebut, mereka akan melakukan hitung dagang dengan cara masing-masing agar investasinya dapat kembali.
Ironisnya kondisi tersebut di atas juga telah merambah pada kehidupan politik di daerah-daerah. Era otonomi saat ini semakin menyuburkan kehidupan politik hitung dagang di negeri ini. Masa-masa pemilihan kepala daerah juga tidak kalah semaraknya dengan kondisi di tingkat nasional. Semua pihak terkait berlomba-lomba membekali pengetahuannya dengan ilmu hitung dagang agar mereka tidak rugi/bangkrut dengan investasinya di dunia politik.
Mengacu pada kondisi tersebut diatas, maka syarat utama untuk menjadi seorang politikus di negeri ini adalah harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam hitung dagang yang handal sedangkan syarat lainnya tidaklah mutlak dimiliki.
Pertanyaan mendasar yang sangat mengusik bagi hati kita adalah jika semua pihak yang terkait dengan dunia politik sudah menganggap bahwa politik di negeri ini adalah sebuah politik hitung dagang, kapan mereka akan memikirkan nasib rakyat di negeri ini?
.... …….. jika politik sudah dianggap sebagai sebuah hitung dagang maka tidak akan mungkin pihak-pihak yang terlibat didalamnya akan memperhatikan nasib rakyatnya, karena yang terpikirkan pertama kali adalah bagaimana cara mengembalikan dan memperoleh keuntungan dari modal yang telah dikeluarkannya tersebut .
Anda menyukai artikel ini, silakan klik tombol oranye ini
Subscribe in a reader
Artikel Terkait :
Kalimat tersebut di atas barangkali patut untuk direnungkan bersama, negeri ini yang sedang berada dalam euphoria kampanye pemilu sebenarnya telah lama terperangkap dalam kondisi politik “hitung dagang” dan sepertinya kondisi tersebut telah memberikan tingkat keuntungan yang lumayan, sehingga banyak pihak yang tertarik untuk ikut dalam bisnis politik tersebut. Banyak sekali partai di negeri ini bermunculan dan hampir semuanya meneriakkan visi dan misi yang klise untuk didengar.
Masa-masa kampanye (baik masa menjelang pemilu maupun masa sebelumnya) merupakan masa bagi politikus/partai politik mengeluarkan investasinya yang tidak sedikit hanya untuk menarik simpati rakyat dengan harapan mereka dapat meraih kursi di parlemen sebanyak-banyaknya. Selanjutnya dengan investasi yang telah dikeluarkannya tersebut, mereka akan melakukan hitung dagang dengan cara masing-masing agar investasinya dapat kembali.
Ironisnya kondisi tersebut di atas juga telah merambah pada kehidupan politik di daerah-daerah. Era otonomi saat ini semakin menyuburkan kehidupan politik hitung dagang di negeri ini. Masa-masa pemilihan kepala daerah juga tidak kalah semaraknya dengan kondisi di tingkat nasional. Semua pihak terkait berlomba-lomba membekali pengetahuannya dengan ilmu hitung dagang agar mereka tidak rugi/bangkrut dengan investasinya di dunia politik.
Mengacu pada kondisi tersebut diatas, maka syarat utama untuk menjadi seorang politikus di negeri ini adalah harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam hitung dagang yang handal sedangkan syarat lainnya tidaklah mutlak dimiliki.
Pertanyaan mendasar yang sangat mengusik bagi hati kita adalah jika semua pihak yang terkait dengan dunia politik sudah menganggap bahwa politik di negeri ini adalah sebuah politik hitung dagang, kapan mereka akan memikirkan nasib rakyat di negeri ini?
.... …….. jika politik sudah dianggap sebagai sebuah hitung dagang maka tidak akan mungkin pihak-pihak yang terlibat didalamnya akan memperhatikan nasib rakyatnya, karena yang terpikirkan pertama kali adalah bagaimana cara mengembalikan dan memperoleh keuntungan dari modal yang telah dikeluarkannya tersebut .
Anda menyukai artikel ini, silakan klik tombol oranye ini
Subscribe in a readerArtikel Terkait :
- Kampanye Politik Bertumbal Rakyat
- Iklan Kampanye
- Politikus Kutu Loncat
- Bolehkah Akoe Mencalonkan Diri Sebagai Presiden?
- Kembalikan Tahta Kedaulatan Negeri-koe Kepada Rakyat
- Semoga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Masih Punya Nyali ....
- Saat Ini, Negeri-koe Butuh Seorang Pemimpin Bukan Seorang Presiden
- Musim Partai dan Partai Semusim di Negeri-koe
- Jelang Pemilu, di Negeri-koe Banyak Orang Peduli Rakyat
- Demonstrasi Tanpa Anarkisme
- My Country is Too Many Misteries
- Benarkah Korupsi Sudah Menjadi Sebuah Industri Baru di Negeri Ini ?
- Make Indonesia to Peaceful !!!
- lima sunyi ditanah bising
- ketika reformasi di negeri ini telah terhenti
